Republikmenulis.com -- Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, penggunaan e-money atau uang elektronik telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern. Uang elektronik menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi, mengurangi kebutuhan akan uang tunai, serta mendukung efisiensi dalam berbagai sektor, mulai dari belanja online hingga transportasi. Namun, sebagai umat Islam, kita perlu mempertimbangkan apakah penggunaan e-money sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang kita anut.
Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi keuangan harus memenuhi beberapa prinsip dasar. Pertama, Larangan Riba. Syariah melarang segala bentuk riba atau bunga yang berlebihan, yang diartikan sebagai pengambilan keuntungan dari utang piutang secara tidak adil. Dalam konteks e-money, aspek riba harus diperhatikan jika ada unsur bunga yang dikenakan oleh penyedia layanan kepada pengguna.
Kedua, Gharar (Ketidakpastian). Hukum Islam melarang ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. E-money yang digunakan dalam transaksi haruslah jelas dari segi nilainya, kepemilikannya, serta sistem operasinya agar tidak menimbulkan gharar yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketiga, Maisir (Perjudian). Semua bentuk perjudian atau spekulasi yang merugikan dilarang dalam syariah. E-money tidak boleh digunakan dalam kegiatan spekulatif, misalnya melalui platform yang memungkinkan transaksi dengan risiko tinggi tanpa dasar yang jelas. Keempat, Halal. Segala transaksi yang dilakukan dengan e-money harus ditujukan untuk kegiatan yang halal. Artinya, uang elektronik tidak boleh digunakan untuk membeli barang atau jasa yang haram, seperti alkohol, perjudian, dan barang-barang terlarang lainnya menurut syariah.
Salah satu tantangan dalam penggunaan e-money adalah apakah platform penyedia e-money itu sendiri beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa layanan mungkin terlibat dalam investasi atau transaksi yang mengandung riba atau ketidakpastian (gharar). Oleh karena itu, perlu adanya transparansi dari penyedia layanan mengenai bagaimana uang tersebut dikelola.
Selain itu, biaya administrasi atau layanan yang dikenakan oleh platform *e-money* juga bisa menjadi perhatian. Jika biaya tersebut dianggap sebagai bentuk riba, maka ini bisa menjadi masalah. Oleh karena itu, dalam konteks syariah, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai struktur biaya yang diterapkan oleh penyedia e-money.
Untuk
menjawab tantangan tersebut, sejumlah lembaga keuangan telah mengembangkan
produk e-money yang berbasis syariah. Dalam produk ini, penggunaan e-money
diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa transaksi dan
pengelolaan dana sesuai dengan hukum Islam.
Salah satu konsep yang bisa diterapkan dalam e-money syariah adalah menggunakan sistem akad yang sesuai, seperti akad wakalah, di mana pengguna mewakilkan pihak penyedia layanan untuk mengelola uangnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, risiko riba dan gharar bisa diminimalkan.
Secara keseluruhan, e-money bisa diterima dalam hukum ekonomi syariah asalkan memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, seperti bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta digunakan untuk tujuan yang halal. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transaksi digital, penting bagi penyedia layanan dan regulator untuk memastikan bahwa produk dan layanan e-money yang ada di pasar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga umat Islam dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman sesuai keyakinan mereka.
(Penulis, Nur Aidah Fitriah, Mahasiswa STEI SEBI)
