Republikmenulis.com - Tahun anggaran 2024, pagu anggaran Kementerian PUPR besar Rp146,98 triliun. Fokus pelaksanaan program pembangunan OPOR serta penugasan khusus dari presiden.
Urusan pagu anggaran jumbo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah juaranya. Di tahun anggaran (TA) 2024, kementerian yang mengurusi infrastruktur ini mendapat persetujuan dari Komisi V DPR RI, alokasi dana sebesar Rp146,98 triliun. Meningkat dibanding pagu pada TA 2023 yang sebesar Rp125,2 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Termasuk pula, untuk penyelesaian proyek strategis nasional (PSN), terutama bendungan untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur dasar IKN.
Mengantungi dana sebesar itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun sigap. Sejumlah rancangan kerja disiapkan. Fokus utamanya adalah pada percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur serta optimalisasi infrastruktur yang sudah terbangun. Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, seluruh pekerjaan konstruksi program TA 2024 tuntas pada tahun 2024. Sehingga, infrastruktur tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Prioritas utama program TA 2024 yaitu penyelesaian Program Strategis Nasional dan kegiatan prioritas melalui multi years contract, pelaksanaan program operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR), serta pelaksanaan direktif presiden, di antaranya, pembangunan pasar, jalan daerah, air minum, dan sekolah," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Dari pagu anggaran sebesar Rp146,98 triliun, terbagi untuk kegiatan prioritas bidang sumber daya air sebesar Rp47,64 triliun. Ini, antara lain, untuk membangun 23 unit bendungan, revitalisasi danau, pembangunan irigasi 4.000 hektare, rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektare, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai 57,5 km, pembangunan prasarana air baku kapasitas 2,5 m3/detik, dan pembangunan 7 unit embung.
Sementara itu, untuk kegiatan prioritas di bidang jalan dan jembatan sebesar Rp55,40 triliun, antara lain, untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan 546,13 km, preservasi rutin jalan 47.603 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan 2.117,75 km, preservasi dan penggantian jembatan 7,12 km, pembangunan jalan 318,41 km, pembangunan dan duplikasi jembatan 3,89 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan 918,75 meter, serta dukungan inpres jalan daerah 26,25 km.
Pada bidang permukiman sebesar Rp32,70 triliun, antara lain, pembangunan dan peningkatan SPAM kapasitas 2.985 liter/detik, perluasan SPAM sebanyak 20.638 SR, Pamsimas di 1.183 desa, sistem pengelolaan air limbah domestik dengan layanan 11.370 KK, sistem pengelolaan persampahan dengan layanan 231.012 KK, Sanimas di 1.546 lokasi, TPS3R di 173 lokasi, sanitasi di 1.279 lembaga pendidikan keagamaan, penataan KSPN dan kegiatan strategis lainnya seluas 352 hektare. Serta, PISEW di 738 kecamatan.
Kemudian pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 27.720 m2, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di lima kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 13 unit, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah sebanyak 328 unit, pembangunan dan rehabilitasi PTN/PTKIN sebanyak 17 unit, rehabilitasi dan renovasi 25 pasar, pembangunan sarana prasarana olahraga sebanyak 25 unit, dan renovasi 21 stadion.
Selanjutnya pada bidang perumahan sebesar Rp9,25 triliun antara lain pembangunan rumah susun (lanjutan pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN 2.585 unit, rusun MYC 2023-2024 2.316 unit, dan pembangunan rusun baru direktif 578 unit), pembangunan rumah khusus (rusus terdampak bencana 553 unit, lanjutan pembangunan huntap di Sulawesi Tengah, dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN 36 unit), pembangunan PSU 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR dan dukungan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui program Padat Karya skema BSPS sebanyak 45.872 unit.
Sedangkan dukungan manajemen di Setjen, Itjen, Ditjen Bina Kontruksi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU & Perumahan, BPSDM, dan BPIW sebesar Rp1,99 triliun terdiri dari perencanaan, pembinaan konstruksi, pengawasan, pembiayaan infrastruktur, penguatan SDM, dan layanan manajemen.
Komitmen pada PKT
Di luar proyek-proyek yang serba wah dari sisi anggaran seperti tersebut di atas, Kementerian PUPR tidak kalah penting adalah kegiatan padat karya tunai (PKT). Inilah program pembangunan yang dilaksanakan oleh desa dengan tenaga kerja masyarakat setempat dan digaji secara tunai, bisa harian atau mingguan. Fokus program, umumnya pada 3 sampai 5 proyek, sehingga hasil pembangunannya bisa dirasakan dampaknya.
Komitmen tinggi PKT Kementerian PUPR terlihat dari pagu yang disediakan, pada TA 2024, yakni sebesar Rp6,67 triliun. Bujet ini dirancang untuk membuka lapangan kerja, khususnya di desa, dengan serapan 264 ribu tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) di daerah itu antara lain; P3TGAI, BSPS serta Kotaku. “Alokasi dana ini, termasuk dukungan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Sedangkan dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp35,37 triliun," jelas Menteri Basuki.
Dibanding TA 2023, pagu program PKT TA 2024 menurun. Pada 2023, kegiatan PKT dianggarkan sebesar Rp14,98 triliun, dengan target serapan tenaga kerja 743 ribu orang. Dari angka tersebut, sebagai contoh bidang permukiman (Direktorat Jenderal Cipta Karya) mendapat alokasi sebesar Rp2,1 triliun. Progres distribusi anggaran infrastruktur kerakyatan hingga ke desa/pelosok serta mendorong perekonomian masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan ini, hingga semester I tahun 2023 (per 12 Juni 2023), dari sisi keuangan mencapai 42,47% dan pekerjaan fisik mencapai 13,38%.
PKT sektor permukiman ini disalurkan melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dukungan Sanitasi Pondok Pesantren, tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (TPS3R), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
“Berdasarkan pemantauan sampai saat ini terdata sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 15.639 orang dari rencana total penyerapan tenaga kerja sebanyak 62.000 orang,” kata Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, dikutip indonesia.go.id laman Kementerian PUPR.
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari. Penulis: Dwitri Waluyo. Sumber: https://www.indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7535/anggaran-jumbo-infrastruktur-prioritas?lang=1
